Surya Paloh dan Jatah Menteri Jokowi

Surya Paloh sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasdem menegaskan tidak pernah meminta-minta jatah menteri dalam kabinet bentukan Jokowi.
Ilustrasi. (Foto: dok. Tagar)

Jakarta - Surya Paloh sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasdem menegaskan tidak pernah meminta-minta jatah menteri dalam kabinet bentukan Jokowi. Untuk lima tahun ke depan, ia berkomitmen memberikan dukungan tanpa syarat.

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh di sela-sela menghadiri Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Kamis, 8 Agustus 2019, dikutip dari Antara.

NasDem sungguh-sungguh memberikan dukungan tanpa syarat.

Lelaki berjanggut tebal itu menegaskan Partai Nasdem dalam Pemilu 2019 memberikan dukungan tanpa syarat dan itu harus diyakini bersama.

"Tidak pernah saya bicara minggu lalu begini, minggu ke depan kemudian begini, cilaka kita. Satu kali secara resmi saya katakan, NasDem sungguh-sungguh memberikan dukungan tanpa syarat. Tidak ada urusan berapa kursi, mau satu, mau dua, tidak ada masalah," ucapnya.

Menurut dia, permintaan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi mendapatkan jatah kursi menteri yang terbanyak, itu hal yang wajar, karena sebagai partai pemenang.

Paloh membantah ada keretakan hubungan antara partai yang dia pimpin dengan PDI Perjuangan. 

"Tidak pernah ada keretakan itu. Kalau kami retak, ngapain kami datang (ke Kongres PDI Perjuangan)," ujarnya.

Mengenai kehadiran pentolan partai di luar partai koalisi yang mendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin, di antaranya Prabowo Subianto (ketua umum DPP Partai Gerindra) dalam Kongres PDI Perjuangan itu, menurutnya, untuk lebih mengukuhkan suasana dalam membangun kesadaran berbangsa.

"Bangsa ini bisa bergerak lebih maju ketika memahami bukan hanya satu kelompok yang mampu. Diperlukan seluruh kelompok untuk membangun persamaan dan kesatuan pemikiran untuk memajukan bangsa ini," katanya.

Mengenai posisi di dalam partai pendukung, ataupun di luar koalisi, bagi dia yang terpenting adalah niatnya. Kalau memang mempunyai niat yang sama untuk bertanggung jawab maju mundurnya bangsa, harus bisa dihargai.

Paloh mengatakan, berpolitik bukan dalam waktu satu minggu, tetapi sudah cukup lama. Dengan model dan sistem demokrasi seperti ini, sebenarnya harus bisa menyesuaikan sebuah proses penuh dengan dinamika, dialektika, dan romantisme.

"Ancaman disintegrasi bangsa yang harus dipahami secara sungguh-sungguh oleh semua komponen bangsa dan tidak boleh dilakukan pembiaran," ujarnya. []

Baca juga: 

Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.