Berita LHKPN Terlengkap

Himpunan berita laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang terdapat di dalam formulir LHKPN dan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, tapi juga keluarga inti, seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Sejarah singkat tentang lahirnya LHKPN berawal pada masa pemerintahan BJ Habibie.

Ahmad Sahroni Minta KPK Atur Sanksi untuk Pejabat Tidak Lapor LHKPN
Ahmad Sahroni mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mempunyai sanksi tegas bagi pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN.
Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden, Miliki Harta Rp1,03 Triliun: Ini Detailnya!
Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden, melaporkan harta kekayaan mencapai Rp1,03 triliun melalui LHKPN.
Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan, Melaporkan Kekayaan Sebesar Rp 10,8 Miliar ke KPK
Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan, melaporkan kekayaan sebesar Rp 10,8 miliar ke KPK melalui LHKPN.
Transparansi Kekayaan: Mayor Teddy Lapor Harta Rp 15,3 Miliar ke KPK
Mayor Teddy melaporkan kekayaannya sebesar Rp 15,3 miliar kepada KPK melalui LHKPN, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas publik.
Raffi Ahmad Buka Suara: Mobil Berpelat RI 36 Milik Saya, Tapi Saya Tidak Ada di Sana
Raffi Ahmad mengakui mobil berpelat RI 36 miliknya dan menyerahkan LHKPN ke KPK.
Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Siap Lapor LHKPN ke KPK
Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, menegaskan komitmennya untuk melaporkan LHKPN.
KPK: Menteri Kabinet Merah Putih Harus Lapor LHKPN Sebelum Tenggat Waktu
KPK mengingatkan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk melaporkan LHKPN hingga Januari 2025.
Berapa Harta Kekayaan yang Dimiliki Jenderal Dudung Abdurachman
Presiden Jokowi Resmi melantik Letnan Jenderal Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Andika Perkasa.
Jadi Sorotan Publik, Ini Total Harta Kekayaan Cak Imin
Cak Imin disebutkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 154 juta serta kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp 1.966.033.733.
Dilantik Jadi Kepala BNPB, Segini Harta Kekayaan Mayjen TNI Suharyanto
Segini kekayaan Mayjen TNI Suharyanto dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) capai Rp 4,58 miliar. Ini daftar kekayaanya.
KPK: Laporkan Harta Sangat Mudah, Pandemi Bukan Jadi Alasan
Setelah mengisi, tim KPK akan memverifikasi hartanya. Jika sudah terverifikasi, LHKPN itu akan dipublikasikan dan bisa dilihat masyarakat luas.
Harta Kekayaan Wagub DKI Ariza Patria Naik Rp 2,5 Miliar
Ariza tak pernah abai melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK: 52 Pejabat Eksekutif Fiktif Laporkan LHKPN
Saat ini tim penindakan dan pencegahan KPK punya pola kolaborasi baru dalam penanganan dan pengembangan kasus.
ICW Ungkap dari 5 Calon Kapolri, Hanya Satu yang Melaporkan LHKPN
ICW menilai penindakan kasus korupsi oleh institusi Polri, mengalami penurunan dan ekspektasinya melenceng jauh.
Rotasi ASN Tertutup, Pengamat: Pemkab Tangerang Tidak Solid
Pengamat kebijakan publik menyebut adanya ketidak solidan ditubuh Pemkab Tangerang, ats mutai dadakan dan tidak transparan yang dilakukan.
Pilkada Kota Magelang, Semua Calon Punya Harta Miliaran
Seluruh calon kepala daerah di Pilkada Kota Magelang telah melaporkan harta kekayaannya ke (KPK). Semuanya punya harta hingga miliaran.
2 Paslon Kepala Daerah Medan Belum Serahkan LHKPN
KPU Kota Medan melakukan rapat pleno hasil verifikasi dokumen syarat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan saat mendaftar.
Kekayaan Deputi Penindakan KPK Karyoto Rp 5,453 M
Brigjen Pol Karyoto resmi diangkat menjadi Deputi Penindakan KPK baru. Total kekayaan senilai Rp 5,453 miliar.
Teken Pakta Integritas Polri Janji Taat LHKPN ke KPK
Polri juga berjanji akan mematuhi kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK era Firli Bahuri.
KPK Menanti LHKPN Menteri, Wamen dan Stafsus Jokowi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanti LHKPN menteri, wakil menteri, hingga staf khusus (stafsus) Presiden Jokowi. Istana minta Januari 2020.
LHKPN 6 Menteri Kabinet Jokowi ke KPK Masih Nihil
Sebanyak enam menteri dan empat wakil menteri Kabinet Joko Widodo (Jokowi) jilid II belum mendaftarkan LHKPN ke KPK.
Load more ...