Berita Mahkamah Konstitusi (MK) Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) salah satu lembaga hukum tinggi negara di Indonesia selain Mahkamah Agung (MA). Kedudukan lembaga MK berada di Ibukota Jakarta. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, beliau mensahkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 dan akhirnya MK dibentuk tanggal 8 Agustus 2003. Berdasarkan peraturan, Hakim MK jumlahnya dibatasi 9 orang. Terdiri dari hakim ketua, wakil hakim ketua dan anggota. Adapun tugas MK dalam keseharian diantaranya seperti menyelesaikan sengketa gugatan Pilkada, Pemilu, Pilpres dan gugatan produk undang-undang yang sudah disahkan pemerintah.

PAN Sebut Putusan MK Beri Kesempatan Seluruh Anak Bangsa Maju Pilpres
Eddy Soeparno menilai putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden memberikan kesempatan bagi seluruh anak Bangsa.
Mahfud MD Sebut Putusan MK Soal 'Presidential Threshold' Harus Ditaati
Mahfud Md, memandang Putusan Mahkamah Konstitusi soal presidential threshold harus diterima dan ditaati. Simak ulasannya.
MK Hapus Presidential Threshold Semua Partai Politik Bisa Ajukan Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden
Alasan Ridwan Kamil Batal Ajukan Gugatan Hasil Pilgub Jakarta ke MK
Ridwan Kamil mengungkapkan alasan batal mengajukan gugatan hasil perhitungan suara Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Golkar Akan Tentukan Posisi Ridwan Kamil Usai Kalah Pilgub Jakarta, Miliki Peluang Duduki Jabatan Publik
Golkar akan membahas posisi kadernya, Ridwan Kamil (RK), usai kalah di Pilgub Jakarta 2024. Simak ulasannya.
Megawati Nilai Pilpres 2024 Cacat, Minta MK untuk Lebih Berwibawa
Megawati Soekarnoputri bicara soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk pada era kepresidenannya tapi kini dinilainya tak bertaring.
Kalah di Sejumlah Provinsi Besar dalam Pilkada 2024, PDIP Siap Gugat ke MK
Ronny Talapessy mengatakan, partainya siap mengungkapkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di sejumlah daerah Pilkada.
Mahkamah Konstitusi Diminta Perbolehkan Warga Tak Memeluk Agama
Keduanya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan warga tidak menganut agama
Said Abdullah Sebut Fungsi Anggaran Banggar DPR RI Sangat Penting
Said Abdullah, menyatakan fungsi anggaran yang di jalani oleh Banggar DPR sangat penting baik secara konstitusional, politik.
KPU Tegaskan Bakal Laksanakan Putusan MK soal Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada 2024.
Dasco Ahmad Tegaskan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Pendaftaran Calon Pakai
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada. Sidang paripurna sempat ditunda karena tidak kuorum.
Kawal Putusan MK, Deretan Selebriti yang Turun ke Jalan di Gedung DPR RI
Tidak hanya mahasiswa, buruh dan organisasi masyarakat saja yang berdemo, sejumlah artis mulai dari musisi, komedian, hingga penulis turun aksi.
MK Putuskan Partai Tanpa Kursi di DPRD Bisa Ajukan Calon Kepala Daerah
Kini, partai atau koalisi partai yang tidak memiliki kursi di DPRD berpeluang mengajukan calon mereka sendiri
Kaesang Tak Cukup Umur untuk Maju Pilgub Gegara Aturan UU Pilkada yang Baru
Mahkamah Konstitusi mengubah aturan dalam UU Pilkada mengenai aturan pencalonan kepala daerah. Salah satunya adalah soal batas usia calon.
PPP Minta Dukungan PKB dalam Sengketa Pileg untuk Lolos Ambang Batas Parlemen
PPP meminta dukungan PKB untuk lolos parliamentary threshold (PT) dalam sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Usai Putusan MK, Tom Lembong Akan Setia di Gerakan Perubahan Bersama Anies
Bekas Co Captain Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong, mengatakan ia akan tetap setia di garis berubahan bersama Anies Baswedan.
Apa itu Dissenting Opinion Hakim MK untuk Gugatan Anies-Ganjar?
Dissenting opinion merupakan situasi dimana terjadinya perbedaan atau pemahaman yang menyangkut perbedaan pendapat antar hakim.
Soal Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Politisasi Bansos Tidak Terbukti
Jokowi mengatakan tuduhan kepada pemerintah terkait kecurangan, politisasi bansos, hingga mobilisasi aparat dinyatakan tidak terbukti.
Usai Putusan MK, Anies-Muhaimin Sebut Koalisi Perubahan Sudah Selesai
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyebut, koalisi perubahan sudah selesai usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilres 2024.
Tanggapi Putusan MK, Ketua DPD RI: Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmah
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024.
Sengketa Pilpres, Soal Erick Thohir Langgar Aturan Pemilu Dimentahkan MK
Atas dasar itu, Majelis memutuskan menolak permohonan Anies-Muhaimin untuk seluruhnya.
Load more ...