Pemagaran Laut merujuk pada tindakan pemasangan pagar atau pembatas di wilayah laut yang seharusnya merupakan milik negara. Isu ini menjadi kontroversial ketika kelompok masyarakat atau pihak tertentu mengklaim wilayah laut tersebut sebagai milik pribadi atau kelompok, bahkan dengan dalih bahwa wilayah tersebut milik Tuhan. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa tindakan tersebut ilegal dan harus diatur oleh hukum. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah-langkah tegas, termasuk penyegelan dan rencana pembongkaran pagar, untuk menegakkan kedaulatan negara atas wilayah lautnya.