Sekjen PPP, Arsul Sani menilai poin penting dari revisi yaitu tentang sistem pengadilan yang didalamnya tidak usah dihapus sama sekali. Fraksinya di DPR-RI mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi perubahan Undang Undang (uu) atas pengesahan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang Undang. (Foto: Nhn)