Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membantah meminta kursi menteri dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin, 14 Oktober 2019.
"Enggak, kita ngomong merah putih saja," kata Zulhas sapaan akrabnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.
Bukan tak mau membahas terkait pembahasan kursi menteri, namun menurut Zulhas hal tersebut merupakan ranah presiden.
"Saya tahu diri, itu hak Pak Presiden," tuturnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Tagar/Poppy Rakhmahwati)
Zulhas menjelaskan pertemuan keduanya membahas amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Pak Presiden tanya apa mengenai amandemen terbatas itu. Apakah nanti Presiden itu dimandatoris MPR, saya bilang, itu enggak," ujarnya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019 ini pun mengatakan amandemen terbatas yang dimaksud bukan bersifat teknis. Melainkan bersifatnya filosofis dan ideologis.
"Yang menggambarkan visi Indonesia 100 Tahun lagi," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas sempat menyampaikan rasa hormat pada Jokowi. Menurutnya, ada perbedaan mendasar dalam parlemen yang dijalankan di periode sebelumnya dengan periode sekarang.
"Saya sampaikan penghargaan pada presiden, parlemen sekarang dibanding yang dulu, dulu kita satu tahun nggak kerja. Sekarang hari pertama, kedua bekerja. DPR tertib, lancar, nggak ada voting-votingan, kemudian MPR lancar," ujar Zulhas.
Zulhas memenuhi undangan Jokowi datang ke Istana Merdeka Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Dia tiba pada 14.28, memakai batik tangan panjang berwana coklat-hitam.
Selain Zulhas, beberapa hari sebelumnya Jokowi sempat mengundang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis, 10 Oktober 2019 dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat, 11 Oktober 2019. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan dinamika politik Indonesia. []
