Jakarta - Pakar Epidemiologi FKM Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 justru lebih dominan melibatkan kementerian yang bergerak di sektor ekonomi.
Bahkan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo nampak lebih sibuk ketimbang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Dalam satgas itu kelihatanya yang lebih dominan adalah adhoc yang dipimpin Pak Donny Monardo dan lain-lain, yang enggak punya wewenang yang jelas atau (tidak) mempunyai kompetensi yang jelas.
"Jadi ini suatu masalah yang masih misterius kenapa Kementerian Kesehatan ditinggalkan, bahkan orang juga bingung kemana Menteri Kesehatan-nya kayak orang hilang gitu, tidak pernah muncul gitu kan," kata Pandu saat menjadi pembicara di kanal YouTube Tagar TV, dilihat Jumat, 30 Oktober 2020.
Baca juga: PA 212 Minta Doni Monardo Suntik Vaksin Corona Duluan
Menurut dia, minusnya peran Terawan membuat penanganan pandemi virus corona di Indonesia menjadi tidak optimal, karena pemerintah hingga kini tidak mempunyai perencanaan yang jelas. Semisal, kata Pandu, dalam meningkatkan testing, pelacakan kasus, hingga isolasi orang yang terkonfirmasi Covid-19 saja masih kocar-kacir.
"Di mana mau meningkatkan testing, apa yang harus dilakukan, objektifnya apa? Itu harus terencana. Kalau tidak terencana, bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan objektif, karena testing itu adalah bagian dari surveilans yang menjadi tanggung jawab pokok Kementerian Kesehatan. Surveilans penyakit untuk mengatasi pandemi dimana-mana menggunakan surveilans," ucapnya.
Permenkes No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinis harus lebih dipertimbangkan. (Tagar/Merdeka)"Semua kebijakan ditangani oleh Kementerian Kesehatan, karena dia yang membuat pedoman buat mengatasi pandemi, bagaimana definisi suspek, dan lain-lain, semuanya Kemenkes," ujar dia lagi.
Pandu pun kembali menyinggung, dalam realitasnya di lapangan, orang-orang yang tidak berkompeten di bidang kesehatan justru menjadi corong utama pemerintah, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, beberapa kali memberi penjelasan soal perkembangan pandemi hingga rencana vaksinasi massal pada November 2020.
Dia menyayangkan, lagi-lagi Menkes Terawan kurang atau bahkan tidak dilibatkan dalam pengendalian Covid-19 lantaran jarang muncul memberi penjelasan di depan publik.
"Dalam satgas itu kelihatanya yang lebih dominan adalah adhoc yang dipimpin Pak Donny Monardo dan lain-lain, yang enggak punya wewenang yang jelas atau (tidak) mempunyai kompetensi yang jelas. Sehingga, kita bisa lihat bahwa penanganan pandeminya ini tidak bisa optimal," ujarnya.
Baca juga: Epidemiolog UI: Tidak Masuk Akal Doni Monardo Urusi Kesehatan
Imbasnya, lanjut Pandu, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 meningkat terus, testing masih lemah, dan disebutnya testing corona Indonesia paling rendah di dunia.
Maka itu ia menyarankan pemerintah bisa wawas diri membuat perencanaan matang. Pandu memprediksi, meski nantinya vaksin tersedia, akan tetapi hal tersebut belum menyelesaikan permasalahan. Prediksinya, pandemi ini berlangsung hingga lima tahun.
"Jadi cukup andal untuk kita bisa wariskan kepada generasi mendatang bahwa kita sudah menciptakan sistem penanganan pandemi yang ada dan bukan terakhir kali. Mungkin masih banyak pandemi-pandemi akan datang dengan penyakit-penyakit yang tidak terduga," ucapnya.
"Dan vaksin adalah bagian dari perencanaan pengendalian pandemi. Jadi bukan yang terpisah. Dengan demikian yang menentukan siapa? Bukan Kementerian Perekonomian. Bagaimana Kementerian Kesehatan-nya ya kan. Banyak yang membuat orang bingung ini menurut saya harus segera diperbaiki, kalau kita mau secara serius menangani pandemi," kata Pakar Epidemiologi FKM Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono. []
