Surabaya - Ribuan massa meluapkan kekesalannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono dengan menghujani botol mineral bekas. Mengingat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tak menemui demontrans ketika menyuarakan penolakan Undang Undang Cipta Kerja.
Heru menemui demontrans di depan Kantor Gubernur Jawa Timur untuk mewakili Khofifah. Heru didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur, Himawan Estu Subagjo.
Saya menyampaikan hari ini, pernyataan Pemprov Jatim mewakili masyarakat pekerja buruh Jatim menyangkut Undang-undang Omnibus Law yang disahkan 5 Oktober.
"Mohon maaf gubernur tidak ada di tempat," ujar Heru, Kamis, 8 Oktober 2020.
Meski tidak temui Gubernur Khofifah, Heru berjanji tetap menyampaikan tuntutan massa yang menolak UU Omnibus Law ke pemerintah pusat.
"Saya menyampaikan hari ini, pernyataan Pemprov Jatim mewakili masyarakat pekerja buruh Jatim menyangkut Undang-undang Omnibus Law yang disahkan 5 Oktober. Dengan ini kami akan teruskan aspirasi kawan-kawan ke pemerintah pusat. Segera suratnya akan kami bikin," kata dia.
Mendengar pernyataan Heru tersebut, massa aksi yang terdiri dari buruh dan mahasiswa tersebut kecewa. Mereka tetap ingin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar menemui massa secara langsung.
Massa langsung menghujani Heru bersama rombongannya. Aparat keamanan langsung sigap menenangkan massa pendemo dan mengamankan Heru.
Aparat keamanan langsung mengerahkan mobil water canon. Namun sebelum disemprot, polisi mengultimatum di atas mobil komando agar segera membubarkan diri.
"Kawan-kawan saya kasih waktu 10 menit untuk kembali ke tempatnya masing-masing," kata dia.
Sementara Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Jazuli mengatakan kecewa karena Khofifah tidak menemui mereka.
"Buat apa kita ke gubernur, gubernur lari tidak ada di sini," kata Jazuli.
Jazuli menyebut selama ini pembangunan Jawa Timur dari pajak yang dibayar rakyat. Maka seharusnya gubernur mendengarkan aspirasi buruh. Buruh tidak ingin gubernur tidak peduli dengan rakyat.
"Mungkin kita anggap saja tidak ada pemerintah di Jatim. Mungkin akan ada banyak aksi buruh di jalan-jalan," tuturnya.
Jazuli memastikan akan ada aksi lanjutan hingga UU Cipta Kerja dicabut. Buruh menunggu instruksi dari pengurus pusat.
"Sepanjang UU Omnibus Law tidak dicabut, tidak ada pilihan bagi buruh selain melawan. Ini perampasan hak yang nyata," tutur dia.
Memasuki petang hari ribuan buruh telah memadati depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya. Buruh ini tergabung dalam beberapa organisasi. Seperti halnya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Buruh datang melakukan aksi menggunakan truk, bus, dan kendaraan lainnya. Kedatangan buruh dan beberapa mobil komanda buruh ini dikawal mobil aparat keamanan.
Dalam orasinya, buruh menyebut Pemerintah telah melahirkan anak haram yakni Undang-Undang tentang Omnibus Law (Cipta Karya). Ironisnya lagi Undang-Undang itu lahir secara prematur.
"Pemerintah melahirkan anak yang tidak diharapkan. Anak haram dan lahir prematur. Yaitu Omnibus Law," ujar orator tersebut.
Buruh mengingatkan anggota DPR RI yang telah melukai hati rakyat Indonesia. Ia juga mengingatkan ketika Anggota DPR kampanye yang mengemis suara kepada masyarakat.
"Dulu mengemis suara. Sekarang tak peduli nasib kami," tuturnya.
Buruh menilai DPR telah melakukan selingkuh hingga melahirkan Omnibus Law. Buruh harus digaji hitungan jam, sistem kontrak diberlakukan.
"Jiwa Omnibus Law ada darah kotor hasil perselingkuhan DPR dengan kapitalis," tuturnya.
Buruh berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendengarkan aspirasinya yakni menolak Omnibus Law. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat, sehingga harus berani menyampaikan aspirasi rakyat.
Buruh akhirnya meneriakkan yel-yel 'Revolusi' sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Omnibus Law dianggap inkonstitusional.
"Revolusi... revolusi. Kami siap tidur di sini (Kantor Gubernur) sampai aspirasi diterima. Kami siap dipukul polisi. Sepakat!," kata orator lainnya.
Permintaan buruh hanya satu yakni cabut Omnibus Law. Buruh tidak ingin anak bangsa kelaparan di negaranya sendiri.
"Jangan paksa gedung yang bagus ini rusak. Kami rela tinggalkan keluarga demi penolakan Omnibus Law," ucap dia.[](PEN)
