Jakarta – Pengacara Yusril Ihza Mahendra menawarkan jasanya sebagai pengacara dari Andi Arif untuk membela Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan angka Rp 100 miliar.
Peristiwa tersebut terjadi seminggu sebelum keputusan Kemenkumham. Ada masukan kepada Demokrat untuk menggunakan jasa Yusril, namun tidak jadi karena harga yang ditawarkan dianggap tidak masuk akal, dan posisi Demokrat AHY berada diposisi yang benar.
Demokrat mengatakan yang dipermasalahkan adalah bukan soal nilai uangnya. Namun pernyataan Yusril yang belakangan menyebutkan bahwa ia berjuang untuk demokrasi.
Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini sejak 3 bulan yang lalu.
Herzaky Mahendra Putra saat diwawancarai Cory Olivia di kanal Youtube Tagar.TV (Foto: Tagar/Syva)Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa mereka tidak terkejut dengan ambisinya KSP Moeljoko berkolaisi dengan Yusril karena keduanya sama-sama egois. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisiusnya.
- Baca Juga: Demokrat Pro Moelodoko : Tudingan Kubu AHY Wujud Kepanikan
- Baca Juga: Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat VS Moeldoko Berkoalisi dengan Yusril
“Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini sejak 3 bulan yang lalu,” ujar Herzaky Mahendra Putra saat wawancara di kanal YouTube Tagar TV, pada Senin, 5 Oktober 2021.
Herzaky mengatakan bahwa wajar kalau kader Demokrat marah karena ketika Yusril membela Moeldoko adalah berjuang demi demokrasi. Kalau benar Yusril membela demi demokrasi, harusnya ia bisa benarkan terlebih dahulu AD ART partainya. Apakah sudah benar-benar sempurna sesuai dengan UU Parpol.
- Baca Juga: RPI Sentil Elit Demokrat Soal Megawati Gulingkan Gus Dur
- Baca Juga: Proses Hukum KSP Moeldoko, Herzaky: Akal-akalan Bulus
Menurutnya, Yusril ini tidak paham aturan atau belum membaca aturannya. Jika keberatan dengan AD ART, itu tidak ada kekosongan hukum sudah ada yang mengaturnya. Ajukannya juga ke Mahkamah Partai bukan ke Mahkamah Agung.
Partai PBB juga pernah mengatakan bahwa SBY tidak bisa maju menjadi calon presiden dahulu tanpa ada bantuan dukungan dari Partai PBB. Menurut Herzaky, ini merupakan pembohongan publik, karena tanpa adanya dukungan dari Partai PBB, SBY sudah bisa mencalonkan dirinya.
(Syva Tri Ananda)
