Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan kursi PKS di DPR semakin banyak dibandingkan hasil Pemilihan Legislatif 2014 memiliki arti partainya makin dipercaya masyarakat.
Ini bukti PKS semakin dipercaya rakyat.
Jazuli menerangkan posisi PKS yang semakin kokoh di parlemen juga dikarenakan memilih tidak bergabung dengan Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Alhamdulillah berkah suara PKS di Pusat naik 10, dari 40 kursi menjadi 50 kursi. Ini bukti PKS semakin dipercaya rakyat," kata Jazuli lewat keterangan tertulis yang diterima Tagar, Minggu, 1 Maret 2020.
Jazuli menyebut dengan memilih menjadi oposisi maka Fraksi PKS di DPR lebih objektif dan maksimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan negara.
Sejumlah contoh, kata Jazuli, Fraksi PKS di DPR tidak sepakat dan tegas menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kelas III mandiri, menampik rencana kenaikan harga gas elpiji 3 kg.
Sedangkan yang paling terbaru, kata dia, PKS bersama Demokrat mengajukan hak angket DPR untuk menyelidiki skandal asuransi Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp 13 triliun. Usulan hak angket itu diserahkan dirinya dan Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan ke pemimpin DPR pada Selasa, 4 Februari 2020.
Jazuli juga melaporkan keberhasilan Fraksi PKS bersama fraksi lain menggolkan UU Pesantren, serta mengusulkan RUU keumatan antara lain RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Ulama, dan RUU Ketahanan Keluarga.
Sementara terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, kata dia, PKS juga ikut menyorot. Utamanya RUU Cipta Kerja dan Perpajakan yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat.
"Jika nanti setelah pembahasan Omnibus Law tidak berpihak pada rakyat, tidak berkeadilan, atau membuat pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan, dengan tegas kita akan tolak," ujar Jazuli.
Jazuli mengatakan Fraksi PKS akan terus memantau Omnibus Law. Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat kecil tidak bisa ditawar sehingga harus menjadi prioritas utama dalam pembahasannya. []
