Padang - Puluhan masyarakat asal Kabupaten Limapuluh Kota mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Jumat, 2 Oktober 2020. Mereka meminta agar pemerintah memindahkan jalur tol yang melintasi daerah produktif.
Kami tidak tahu apa alasannya lahan padat penduduk dan produktif dipaksakan, apakah ini untuk meminimalisir pembiayaan atau apa.
Penyampaian aspirasi itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi. Masyarakat yang hadir merupakan perwakilan dari 4 nagari di Limapuluh Kota. Kawasan kampung mereka termasuk dalam rencana proyek jalan Tol Trans Sumatera ruas Padang - Pekanbaru.
Perwakilan Walhi Sumbar Yoni Candra mengatakan, masyarakat yang menolak pembangunan jalan tol di wilayahnya berasal dari Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Gurun yang berada di Kecamatan Harau. Kemudian masyarakat Nagari Taeh Baruah dan Nagari Koto Baru Simalanggang yang berada di Kecamatan Payakumbuh.
Prinsipnya, kata Yoni, warga tidak menolak pembangunan, namun mereka menolak jika lahan proyek produktif dan kawasan perumahan dijadikan jalur tol.
"Data sementara dari Koto Baru Simalanggang sampai Nagari Gurun ada lebih 300 rumah hitungan kasar, sawah ada 700 hektare, belum lagi ladang dan kawasan ternak, tetapi kemungkinan lebih banyak kalau kita buat lebih detail," katanya.
Ia berharap, pemerintah menyelesaikan persoalan ini. Kemudian, memenuhi harapan warga agar jalur tol dialihkan kepada lahan yang tidak produktif dan tidak padat penduduk. Menurutnya, masih banyak wilayah sekitarnya bisa dibangun jika mau dialihkan.
"Kami tidak tahu apa alasannya lahan padat penduduk dan produktif dipaksakan, apakah ini untuk meminimalisir pembiayaan atau apa, kan tidak mungkin demi pembangunan masyarakat dirugikan dan kehilangan mata pencariannya," katanya.
Menurutnya, rumah adalah tempat tinggal warga. Sementara sawah adalah kehidupan tempat bergantung anak warga sekolah dan kuliah. Siapa nanti yang akan bertanggungjawab terhadap kehidupan masyarakat. Total ada sekitar 800 KK di 4 Nagari itu yang akan terdampak.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan pihaknya juga berusaha agar tidak terjadi penolakan seperti di Padang Pariaman yang membuat pembangunan terhambat. "Kita minta kepada PUPR di pusat nanti agar dari awal mendata secara objektif, meskipun saat ini masih fase perencanaan, karena walaupun perencana ada hal-hal yang tidak bisa diterima warga," katanya.
Ia meminta masyarakat jangan cemas terlebih dahulu, karena ini masih rencana awal dan belum ada penetapan lokasi (penlok). DPRD Sumbar juga akan mengundang seluruh pihak yang terkait untuk membicarakan ini nantinya.
"Dalam waktu dekat kita undang seluruh stakeholder yang ikut dalam pembangunan jalan tol ini, yang jelas warga sudah sampaikan aspirasinya dan kita berkewajiban untuk menindaklanjutinya," katanya. []
