Jakarta - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak berkutik menghadapi kasus mega korupsi Jiwasraya, Asabri, Pelindo, dan Kondensat yang merugikan rakyat banyak.
"Kenapa DPR tidak berani membuat Pansus, ada apa? Menutupi kejahatan serius. Uang rakyat digarong tapi ternyata DPR menutup-nutupi," kata Sobri Lubis saat konferensi pers persiapan aksi 212 di Gedung Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.
Sobri Lubis: Aksi ini tidak hanya selesai pada hari Jumat di depan Istana Negara. Tetapi ini akan berlanjut ke instansi, lembaga negara lainnya, DPR.
Baca juga: Mengintip Persiapan Demo Besar FPI dan PA 212
Sobri menduga para elite politik negeri ini bersekongkol untuk melindungi para koruptor. Hal itu, kata dia, terbukti dengan mengambangnya sejumlah pengusutan kasus mega korupsi seperti yang dia sebutkan di atas.
"Seakan-akan terjadi kongkalikong antara eksekutif, yudikatif, legislatif, secara bersama-sama untuk melindungi korupsi ini," ujarnya.
Lagi-lagi, lanjut Sobri yang menjadi korban adalah rakyat. Kasus Jiwasraya misalnya, disebut dia terdapat ribuan nasabah hingga kini tidak jelas nasib pengembalian uangnya seperti apa.
"Yang menjadi korban rakyat, kami melihat ini kemungkaran, kejahatan, kezaliman yang luar biasa. Harus kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen agama. Tidak ada satu agama pun yang melegalkan korupsi," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan, menekan pemerintah membongkar kasus mega korupsi.
"Kita beri dukungan ke pemerintah memberantas korupsi secara jelas mengakar. Jangan hanya sebatas penanggungjawabnya saja. Tetapi aktor intelektual, designer-nya dibiarkan begitu saja, petinggi-petingginya lolos begitu saja," ujar Sobri.
Baca juga: PA 212 Ajak Korban Jiwasraya-Asabri Demo Depan Istana
Dia mengancam tidak akan berhenti hanya pada aksi 212 pada Jumat, 21 Februari 2020. Apabila tuntutannya tidak kunjung ditindaklanjuti, maka pihaknya akan menggelar aksi lanjutan di sejumlah titik.
"Aksi ini tidak hanya selesai pada hari Jumat di depan Istana Negara. Tetapi ini akan berlanjut ke instansi, lembaga negara lainnya, DPR. Kita juga ingin mempertanggungjawabkan kenapa DPR seakan-akan melindungi korupsi," kata Sobri.
Selain permasalahan korupsi, Sobri mengungkapkan ada sejumlah persoalan yang juga patut menjadi sorotan, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang sinyalnya merugikan buruh.
"Ini juga akan kami permasalahkan ke DPR, dan kita tuntut dalam memberantas korupsi dan juga memikirkan nasib kesejahteraan rakyat. Bukan hanya menjual kepentingan rakyat ke asing," kata Ketua Umum FPI Sobri Lubis. []