Jakarta - Platform media sosial, Twitter akan melarang semua iklan politik secara global mulai 22 November mendatang. Kebijakan secara keseluruhan akan dirilis pada 15 November 2019 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Twitter, Jack Dorsey dalam tweet-nya kemarin. "Internet sangat efektif sebagai media untuk memasang iklan komersial, kekuatan ini bisa membawa risiko yang signifikan bagi politik," tulisnya seperti diberitakan dari BBC News, Kamis, 31 Oktober 2019. Larangan twitter dilakukan menjelang pemilihan presiden (Pilpres) di Amerika Serikat (AS).
Dorsey mengatakan iklan politik di internet mempresentasikan tantangan bagi wacana sipil. Hal itu termasuk optimalisasi olahpesan berbasis pembelajaran mesin, penargetan mikro, informasi menyesatkan yang tidak diperiksa, dan tipuan yang dalam. "Ini tidak kredibel. Bagi kami untuk mengatakan: 'Kami sedang bekerja keras untuk menghentikan orang-orang dari permainan sistem kami untuk menyebarkan info yang menyesatkan, tetapi jika seseorang membayar kami untuk menargetkan dan memaksa orang untuk melihat iklan politik mereka...baiklah...mereka dapat mengatakan apa pun yang mereka inginkan!" katanya.
Dia juga menunjukkan bahwa banyak gerakan sosial mencapai skala besar tanpa iklan politik. "Iklan yang mendukung pendaftaran pemilih tidak akan terpengaruh oleh larangan tersebut," ucap Dorsey.
Logo Twitter. (Foto: Twitter/int)Larangan iklan ini tentu saja akan mempengaruhi para kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS) pada 2020 mendatang. Brad Parscale, manajer kampanye petahana Presiden Donald Trump mengatakan larangan ini merupakan upaya lain dari kelompok kiri untuk membungkam Trump dan kaum konservatif.
Bill Russo, juru bicara kampanye calon dari Partai Demokrat Joe Biden yang menjadi rival Trum mengatakan, perusahaan dihadapkan pada pilihan, dolar atau integritas. "Ini mendorong bahwa, untuk sekali, uang tidak menang."
Namun Faceboook mengenyampingkan larangan iklan politik. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook berkata,"Dalam sebuah demokrasi, saya pikir tidak tepat bagi perusahaan untuk mensensor politisi atau berita." Menurutnya, iklan politik di internet merupakan tantangan yang sama sekali baru untuk wacana sipil.
