Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mencopot Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Sompie, karena perbedaan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.
Yasonna beralasan, Ronny difungsionalkan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan pembentukan tim independen yang menyelidiki kasus Harun Masiku.
Karena sangat menentukan itu mengapa sistem tidak berjalan dengan baik. Mereka bertanggung jawab soal itu.
"Difungsionalkan, supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.
Baca juga: Ombusman Panggil Imigrasi Soal Info Harun Masiku
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie di kantor Ombudsman di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. (Foto: Tagar/Fatan)Dia menjelaskan, posisi Ronny Sompie akan digantikan oleh Irjen Kemenkumham. Yasonna menyebut penunjukan Pelaksana Harian (Plh) telah dilakukan siang hari tadi.
"Irjen. Ya per hari ini. Tadi pagi. Hari ini. Siang. Tadi siang sesudah jam 12," ucap Yasonna.
Kemudian, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (Sistik), karena dinilai telah membuat kesalahan besar yang mengecoh publik.
"Dan Sistik-nya keimigrasian juga. Karena sangat menentukan itu mengapa sistem tidak berjalan dengan baik. Mereka bertanggung jawab soal itu," kata Yasonna.
Baca juga: Dinilai Dusta, Jokowi Dipetisi Pecat Yasonna Laoly
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mengetahui secara pasti apa penyebab perbedaan peryataan antara Menkumham Yasonna Laoly dengan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, menyoal caleg PDIP Harun Masiku yang sudah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020.
Namun, Jokowi mengingatkan Yasonna dan menteri lainnya, agar berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, utamanya yang menyangkut dengan persoalan hukum.
"Saya tidak tahu, tapi yang jelas untuk semuanya harus hati-hati dalam membuat pernyataan. Apalagi yang berkaitan dengan hukum, hati-hati," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2020.
Baca juga: Kala Yasonna Laoly Disebut Cacat Moral
Dia menekankan imbauannya ini harus dipatuhi oleh seluruh Menteri Kabinet Indonesia Kerja dan pejabat publik lainnya.
"Saya hanya ingin, saya hanya pesan, titip kepada semua menteri, semua pejabat, kalau membuat statement itu hati-hati," ucap Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan agar para menteri dapat menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta secara akurat, yang tidak membuat publik gaduh.
"Terutama yang berkaitan dengan angka-angka, terutama yang berkaitan dengan data, terutama yang berkaitan dengan informasi. Hati-hati, hati-hati jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa kroscek terlebih dulu," kata Jokowi. []
