Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengkritisi kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg. Menurut Dasco, penerapan aturan ini terlalu mendadak dan tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga menimbulkan kegaduhan dan antrean panjang di masyarakat yang membutuhkan gas melon.
Dasco menekankan bahwa Kementerian ESDM seharusnya mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut sebelum diterapkan. "Kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mendadak dan tidak tersosialisasikan, sehingga dampaknya tidak dihitung dan terjadi penumpukan masyarakat yang perlu gas elpiji," ujarnya sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Dasco juga mengecam kurangnya koordinasi antara Kementerian ESDM dan Presiden Prabowo Subianto sebelum kebijakan ini diterapkan. "Saya belum tahu apakah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah melapor ke Presiden sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Namun, jika kebijakan ini menimbulkan dampak seperti ini, Presiden wajib turun tangan," tegasnya.
Sebagai respons, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg. "Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden telah menginstruksikan kepada ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Dasco menegaskan bahwa stok LPG tetap aman dan tidak langka. "Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka," ujarnya. Selain itu, rencana pengecer-pengecer menjadi sub pangkalan akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan distribusi gas LPG 3 kg tetap lancar.