Malang - Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota (Humas Pemkot) Malang Muhammad Nur Widiyanto mengungkapkan sudah melakukan tracing atau melacak terhadap satu warga Kota Malang positif terjangkit Covid-19 atau virus corona per Rabu 25 Maret 2020 kemarin.
Widiyanto menjelaskan bahwa pasien tersebut saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta. Sehingga, tidak ada kaitan dengan satu pasien confirm positif sebelumnya yang sudah dinyatakan sembuh dan pulang ke rumahnya sejak Sabtu, 21 Maret 2020 lalu.
Yang dapat saya informasikan bahwa dia warga Kota Malang dengan usianya saat ini 61 tahun.
"Saat itu (pasien confirm positif baru ini) memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta. Setelah pulang, dari situ dia menunjukkan gejala-gejala klinis (seperti Covid-19). Sehingga langsung diperiksa di RSSA Malang dan ditetapkan PDP," ujarnya kepada Tagar, Kamis, 26 Maret 2020.
Selanjutnya, dia menerangkan bahwa pasien perempuan berusia 61 tahun ini juga langsung diperiksa swab di laboratorium. Setelah hasil laboratoriumnya keluar pada Rabu kemarin, bersangkutan ternyata dinyatakan confirm positif Covid-19.
"Yang dapat saya informasikan bahwa dia warga Kota Malang dengan usianya saat ini 61 tahun," ujar Widiyanto.
Dari hasil tracing sementara, dia juga menginformasikan bahwa dimungkinkan bersangkutan terinfeksi Covid-19 usai perjalanan ke Jakarta beberapa hari yang lalu. Namun, pasien saat ke Ibu Kota apakah dalam suasana bekerja atau hanya mengunjungi keluarga dirinya masih belum mengetahui pasti.
"Kalau melihat riwayat perjalanan dan hasil klinis, kemungkinannya ya (terinfeksi Covid-19) usai dari Jakarta itu. Apakah dalam suasana bekerja atau mengunjungi keluarga dan sebagainya. Kami belum tahu," jelasnya.
"Tapi, kalau melihat usianya kemungkinan bukan dalam konteks kerja. Mungkin, cuma beraktivitas di sana saja," imbuh Wiwid, panggilan karipnya.
Selain itu, pihaknya juga masih belun mendapatkan informasi detail lainnya. Seperti sudah ada berapa orang yang kontak dengan yang bersangkutan. Baik masyarakat, teman maupun sanak keluarga lainnya.
"Tapi, yang jelas. Dari hasil tracing sementara oleh tim medis. Secara otomatis orang terdekat yaitu keluarga yang tinggal bersamanya," tuturnya.
Situasi pelantikan PPK Kabupaten Situbondo yang dilakukan beberapa waktu lalu di kantor KPU Situbondo. (Foto: Tagar/Hermawan)Anggota PPK di Situbondo Dinonaktifkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo menonaktifkan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) baru dilantik. Anggota PPK yang dinonaktifkan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 dan penundaan sejumlah tahapan Pemililihan Kepala Daerah (Pilkada) Situbondo.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Marwoto mengatakan dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 juga berdampak pada penundaan tahapan Pilkada 2020. Bahkan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dinonaktifkan sementara serta tidak menerima honorarium per April 2020.
"Sesuai SE 285 dan diperkuat Surat Keputusan KPU RI terbaru, PPK dan sekretariat non-job dan tidak terima honorarium per April 2020 hingga waktu belum ditentukan. Kami, komisioner KPU juga tidak menerima gaji, namun memperoleh uang kehormatan (UK)," kata Marwoto.
Menurutnya, sebanyak 85 orang PPK tersebar di 17 kecamatan itu, hanya menerima honorarium terakhir bulan Maret 2020. Selain itu, dampak penyebaran Covid-19 juga harus menunda pelantikan PPS yang sebelumnya telah dijadwalkan pada 22 Maret 2020.
Ia mengatakan, tahapan untuk peluncuran Pilkada 2020 rencananya akan dilaksanakan pada 4 April 2020, juga ditunda hingga menunggu perkembangan lebih lanjut terkait penyebaran virus asal Wuhan, China itu.
"Untuk peluncuran pilkada juga tertunda. Kami juga berusaha meminta izin sebelumnya namun tidak bisa, karena untuk pencegahan penyebaran Covid-19," tambah Marwoto
Kata dia, sesuai surat edaran KPU RI, seluruh komisioner KPU kabupaten/kota juga dan sekretariat diminta untuk bekerja di rumah, sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.
"Kami juga bekerja di rumah, namun apabila tugas mendadak harus dikerjakan, sekretaris KPU Situbondo bisa menunjuk sekretariat untuk mengerjakannya," tambah Marwoto
Dari data Satgas Penaganan Covid-19 Situbondo, per Kamis 26 Maret 2020 menyebutkan jumlah warga yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) bertambah menjadi 97 orang dari sebelumnya pada Selasa 24 Maret 2020 sebanyak 78 ODP.
Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP juga bertambah menjadi tiga orang, dari sehari sebelumnya jumlah PDP sebanyak dua orang. Namun sejauh ini, di Situbondo negatif Covid-19. []
