Waspadai, Halmahera dan Morotai Diincar Jadi Basis Teroris

Masyarakat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah Halmhaera dan Morotai, dihantui kekhawatiran daerahnya akan dijadikan sarang atau basis teroris.
Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri yang bertugas memberantas teroris.(Foto:Ist)

Ternate, (Tagar 25/12/2017) - Masyarakat di Provinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah Halmhaera dan Morotai, pada pertengahan 2017 sempat dihantui kekhawatiran daerahnya akan dijadikan sarang atau basis teroris.

Kekhawatiran itu dipicu adanya pengakuan salah seorang teroris yang berhasil diamankan Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri di Banten bahwa mereka akan menjadikan Pulau Halmahera sebagai basis pelatihan anggota kelompoknya.

Terjadinya pemberontakan kelompok teroris di wilayah Filipina Selatan pada pertengahan 2017, juga ikut memicu kekhawatiran masyarakat di daerah ini. Karena tidak tertutup kemungkinan kelompok teroris dari negara itu akan menyeberang ke Maluku Utara (Malut), khususnya ke wilayah Morotai.

Masyarakat Malut tidak menginginkan daerahnya seperti Poso, Sulawesi Tengah yang selama bertahun-tahun dicekam ketakutan akibat adanya kelompok teroris di wilayah itu, yang tidak jarang melakukan tindak pembunuhan terhadap warga setempat.

Masyarakat Malut juga tidak menghendaki para investor yang telah dan akan menanamkan modalnya di daerah ini lari ke daerah lain, akibat adanya kelompok teroris, seperti yang terjadi pada tahun 2000 ketika daerah ini dilanda konflik berlatar belakang sara.

Apalagi khusus untuk Morotai, selain telah ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga sebagai salah satu dari sepuluh destinasi wisata utama di Indonesia, dengan target kunjungan wisatawan mancanegara 500 ribu orang per tahun.

Kalau di wilayah Malut, khususnya di Morotai ada aktivitas kelompok teroris dipastikan tidak akan ada investor yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah itu, begitu pula wisatawan mancanegara tidak akan ada yang berani berkunjung.

Kemungkinan wilayah Malut, khususnya Halmahera menjadi basis teroris bukan sesuatu yang mustahil, karena wilayah ini memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung bagi keberadaan kelompok teroris.

Di wilayah Halmahera banyak terdapat gunung dan kawasan hutan yang terisolir, selain itu juga banyak terdapat pelabuhan tikus yang jauh dari jangkauan pengawasan instansi terkait, sehingga akan memudahkan keluar masuknya kelompok teroris.

Begitu pula Pulau Morotai sangat memungkinkan menjadi tempat pelarian kelompok teroris di Filipina Selatan yang dikejar militer di negara itu, karena jaraknya sangat dekat yakni bisa dijangkau 8 jam menggunakan kapal laut.

Kondisi sosial masyarakat Malut yang umumnya beragama Islam dan pernah dilanda konflik berlatar belakang sara, juga bisa menjadi alasan bagi kelompok teroris untuk menjadikan daerah ini, khususnya di Halmahera dan Morotai sebagai basis mereka.

Langkah Antisipasi Kekhawatiran masyarakat Malut tersebut, disikapi jajaran TNI dan Polri dengan melakukan berbagai langkah antisipasi, terutama di daerah yang dinilai berpotensi menjadi basis kelompok teroris.

Di setiap daerah itu, aparat TNI dan Polri bersama pemerintah desa setempat melakukan pendataan semua warga, terutama yang datang dari daerah lain dan jika yang bersangkutan tidak memiliki identitas yang jelas, langsung dipulangkan ke daerah asalnya.

Seluruh pintu keluar masuk Malut, terutama di wilayah Halmahera dan Morotai juga diawasi secara ketat, bahkan TNI-AL menurunkan kapal KRI untuk melakukan pengawasn di perairan Malut yang berbatasan dengan perairan Filipina.

Aparat TNI dan Polri juga melakukan penyisiran di sejumlah kawasan hutan di Malut, khususnya di wilayah Halmahera dan Morotai, untuk memastikan ada tidaknya kelompok teroris yang melakukan aktivitas pelatihan anggota atau kegiatan lainnya di kawasan hutan itu.

Pemerintah pusat juga telah memprogramkan untuk menambah kekuatan militer baik dari unsur TNI-AD, TNI-AU, dan TNI-AL, termasuk Polri di Pulau Morotai, yang keberadaannya tidak hanya untuk menambah kekuatan pertahanan Indonesia di beranda depan, tetapi juga bagian dari upaya mencegah munculnya kelompok teroris di wilayah Malut dalam jangka panjang.

Langkah antisipasi jajaran TNI dan Polri serta pemerintah daerah di Malut tersebut, terlihat cukup efektif, untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat, karena hingga penghujung 2017 belum ada indikasi adanya kelompok teroris yang masuk atau melakukan aktivitas di daerah ini.

Namun demikian masyarakat mengharapkan jajaran TNI dan Polri termasuk pemerintah daerah tetap melakukan langkah antisipasi untuk mencegah adanya kelompok teroris di Malut, karena kelompok teroris biasanya melakukan aktivitas melalui gerakan bawah tanah, yang terkadang sulit diketahui.

Untuk mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya kelompok teroris di Malut, yang harus pula dilakukan jajaran TNI dan Polri serta pemerintah daerah adalah penguatan kepada masyarakat mengenai wawasan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, termasuk pemahaman agama dan norma adat.

Kalau masyarakat memiliki wawasan yang memadai mengenai semua hal itu maka dapat dipastikan mereka akan sulit untuk terpengaruh menjadi anggota kelompok teroris, bahkan justru mereka lah yang akan tampil paling depan untuk melawannya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan di berbagai bidang dan keadilan hukum, juga harus diwujudkan karena munculnya teroris dan kelompok radikal yang lainnya, di antaranya dilatar belakangi masalah tersebut.

Wilayah Maluku Utara kaya dengan potensi sumber daya alam, seperti tambang emas, tambang nikel, hasil kehutanan, perikanan, pertanian dan pariwisata. Kalau potensi itu hanya dinikmati para investor, sementara masyarakat setempat hanya menjadi penonton dan tetap miskin, ini berpotensi menjadi lahan subur tumbuh dan berkembangnya kelompok teroris.(ant/wwn)

Berita terkait
0
Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Penjara di Naypyitaw
Kasus pengadilan Suu Kyi yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara