Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan mutasi jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami merupakan suatu hal yang biasa, karena ada penyegaran dalam lembaga tersebut.
"Kok dicopot? Kan dipindah. Penyegaran, biasa. Kan sudah 3 tahun, biasalah itu," kata Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020.
Perputaran itu kan biasa. Dulu juga begitu.
Menurutnya, perpindahan posisi atau jabatan tidak semestinya dipertanyakan, karena hal itu sudah biasa terjadi di tiap lembaga dengan periode kerja tertentu.
"Perputaran itu kan biasa. Dulu juga begitu," ucap Yasonna.
Dia mengatakan hingga kini belum ada pengganti Sri Puguh. Untuk sementara waktu perannya akan diisi pelaksana tugas.
Jabatan Dirjen PAS nantinya akan dilelang secara terbuka. "Nanti kan 'open bidding' sesegera mungkin, sekarang pelaksana tugas dulu dari inspektorat, orang PAS juga. Kan nanti harus dibicarakan dulu dengan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) rencananya" ujarnya.
Selain posisi Dirjen PAS, lelang jabatan juga akan dilakukan untuk jabatan Direktorat Jenderal Imigrasi pada 28 Januari 2020.
"Dirjen Imigrasi 'open bidding' juga, kan itu jabatan eselon I, jadi sekaligus," ucap politikus PDI Perjuangan itu.
Pada Kamis, 27 Februari 2020, Yasonna melakukan rotasi sekaligus 52 pejabat baru Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari eselon I, IIA dan IIB, termasuk Sri Puguh.
Sri Puguh pun dilantik menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham.
Saat dilantik, Sri Puguh berharap agar pemimpin selanjutnya mampu mewujudkan program-program yang telah dicanangkan Ditjen PAS pada awal tahun 2020.
"Siapapun nanti yang menjabat, beliau pasti punya program, karena kami sudah menetapkan dalam keputusan Dirjen resolusi Permasyarakatan tahun 2020, yang ingin kami sukseskan, mudah-mudahan ini tetap menjadi prioritas untuk dikawal," kata Sri Puguh. []
