Jakarta, (Tagar 8/6/2018) – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mengumumkan kepada publik pesan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala BPIP melalui akun media sosial Facebook miliknya ‘Yudi Latif Dua’, Jumat (8/6).
Melalui pesan pengunduran diri yang diberi judul ‘TERIMA KASIH, MOHON PAMIT’, Yudi awalnya menjabarkan kerja-kerja selama setahun terbentuknya BPIP, yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Kemudian ia menjabarkan sejumlah kendala yang dihadapi antara lain anggaran yang lambat turun, tidak adanya kewenangan eksekusi langsung ketika BPIP masih bernama UKP-PIP, keterbatasan kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga, hingga belum diterimanya hak keuangan oleh seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana selama setahun bekerja.
Pada bagian akhir ia menutup pesannya dengan niat mengundurkan diri karena merasa dibutuhkan kepemimpinan baru pada tubuh UKP-PIP yang telah bertransformasi menjadi BPIP.
Berikut pesan lengkap pengunduran diri Yudi Latif yang dikutip dalam akun Facebook Yudi Latif Dua:
TERIMA KASIH, MOHON PAMIT
Salam Pancasila! Saudara-saudaraku yang budiman, Hari kemarin (Kamis, 7 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) - yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar.
Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 miliar rupiah. Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur Lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli.
Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.
Selain itu, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.
Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri. Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui.
Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanan air; bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur. Kepadatan kegiatan ini dikerjakan dengan menjalin kerja sama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. Suasana seperti itulah yang meyakinkan kami bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme.
Eksistensi UKP-PIP/BPIP berhasil bukan karena banyaknya klaim kegiatan yang dilakukan dengan bendera UKP-PIP/BPIP. Melainkan, ketika inisiatif program pembudayaan Pancasila oleh lembaga kenegaraan dan masyarakat bermekaran, meski tanpa keterlibatan dan bantuan UKP-PIP/BPIP.
Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan publik.
Selanjutnya, harus dikatakan bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga. Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.
Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan.
Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui bahwa segala kekurangan dan kesalahan lembaga ini selama setahun lamanya merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia.
Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan.
Saya mohon pamit. ‘Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali’ (Alexander Pope, An Essay on Man). Salam takzim, Yudi Latif.
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief (keenam kiri) berfoto dengan sejumlah mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY) saat acara Deklarasi Pancasila bertajuk "Bersatu, Berbagi dan Berprestasi" di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Senin (21/5/2018). Acara yang diikuti oleh sejumlah mahasiswa itu menjadi semangat untuk menjaga kerhamonisan dalam keragaman serta guna menyambut Bulan Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni hingga 18 Agustus. (Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko)
Surat Pengunduran Tiba di Istana Jumat Pagi
Pihak Istana Kepresidenan menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif pada Jumat pagi (8/6).
"Jadi Pak Yudi Latif telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden tertanggal 7 Juni, tetapi permintaan yang bersangkutan mengundurkan diri tanggal 8 Juni 2018. Surat itu di-CC ke Pak Mensesneg dan Pak Seskab," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut Johan, Presiden Joko Widodo belum membaca secara resmi surat pernyataan pengunduran diri Yudi dari pucuk pimpinan di BPIP tersebut.
Dia menambahkan alasan pengunduran diri dalam surat yang diajukan Yudi adalah tingkat kesibukan yang lebih tinggi dari sebelumnya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi badan setara kementerian.
"Tentu pengunduran diri hak setiap orang. Sampai saat ini Presiden belum merespons," ujar Johan.
UKP-PIP direvitalisasi menjadi BPIP melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan pimpinan yaitu Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP.
DPR Kaget
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku kaget dan mempertanyakan langkah mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), karena diambil saat institusi tersebut menjadi sorotan sejumlah kalangan.
"Mundurnya Yudi Latif di saat BPIP menjadi sorotan terkait gaji dan hak keuangan Dewan Pengarah BPIP sempat menjadi polemik dan perbincangan publik," kata Taufik di Jakarta, Jumat (8/6).
Dia mengatakan BPIP beberapa waktu lalu menjadi sorotan terkait gaji para pejabatnya khususnya Dewan Pengarah BPIP, namun sudah mereda dan pemerintah telah memberikan klarifikasi namun tiba-tiba Kepala BPIP mengundurkan diri.
Taufik mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi di internal BPIP karena memberi kesan bahwa selama ini lembaga tersebut baik-baik saja, namun ternyata ada permasalahan internal.
"Presiden Joko Widodo yang mengangkat dan melantik Yudi Latif, dapat memberikan penjelasan kepada publik, terkait kemunduran Yudi Latif. Kehadiran BPIP yang diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat, malah terus-terusan menjadi polemik," katanya.
Dia berharap BPIP tampil dan menjawab harapan masyarakat dalam kaitan membumikan Pancasila, dan membantu Presiden dalam merumuskan arah pembinaan ideologi Pancasila.
Hal itu menurut dia terutama di tengah masifnya paham radikalisme, sehingga masyarakat sangat berharap BPIP semakin meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila.
Refly Harun Tidak Kaget
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku tak kaget atas keputusan Yudi Latif mundur dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Yudi Latif mundur, saya tak kaget. Seorang moralis seperti dia tak akan betah berlama-lama di suatu lembaga semacam BPIP yang bagi saya sendiri memang tak dibutuhkan," ujar Refly dalam akun twitter @ReflyHZ, di Jakarta, Jumat (8/6).
Refly mengatakan Pancasila harus hidup dari masyarakat secara bottom up, tidak top down dari negara.
"Negara cukup memberi contoh baik. Salut Yudi," ujar Refly.
Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan apresiasinya untuk Yudi Latif. Menurut dia, keputusan Yudi merupakan tindakan Pancasilais yang nyata.
Moeldoko: Cari Pengganti Sekapasitas Yudi
Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai perlu untuk segera mencari figur lain yang memiliki kapasitas setara atau minimal mendekati Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).
"Jadi kita semua tahu, untuk itu memang kalau beliau mundur harus dicarikan figur lain yang kira-kira satu yang kapasitasnya mendekati sama atau sama," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/6).
Ia mengatakan, semua orang tidak meragukan kapasitas Yudi Latif, aktivis dan cendekiawan muda yang lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964 itu.
Kemampuan Yudi menurut Moeldoko, untuk mengarusutamakan Pancasila sangat nyata karena Yudi memiliki latar belakang pemahaman Pancasila yang sangat mendalam.
"Kita lagi kering pemahaman ideologi Pancasila. Kita lebih mengagungkan ideologi lain dan seterusnya. Ini saya pikir sebuah prioritas bagi bangsa," katanya.
Moeldoko sendiri mengaku secara pribadi tidak tahu pasti alasan Yudi untuk mundur dari jabatannya tersebut.
"Secara pribadi saya tidak tahu. Beberapa saat lalu BPIP diskusi bagaimana Pancasila bisa disosialisasikan dengan berbagai metode, kira-kira sebulan lalu," katanya.
Ketika itu, kata Moeldoko, tidak ada sama sekali pembahasan mengenai pengunduran diri.
"Saya juga kaget," kata Moeldoko.
Mahyudin Sayangkan Mundurnya Yudi
Wakil Ketua MPR Mahyudin menyayangkan mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena Yudi merupakan sosok yang tepat memimpin badan pembinaan ideologi Pancasila tersebut.
"Yudi Latif sosok yang pas untuk memasyarakatkan ideologi Pancasila ditengah-tengah anak muda milenial. Tapi mudah-mudahan beliau tetap mau membantu negara dalam memasyarakatkan Pancasila," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin disela-sela sosialisasi empat pilar di Sangatta, Kalimantan Timur, Jumat (8/6).
Lebih lanjut Mahyudin mengaku tidak tahu apa yang terjadi diintern lembaga tersebut. Mahyudin mengatakan kalau memang ada tekanan-tekanan atau apa pun maka harus dijelaskan ke masyarakat. (ant/af)
