Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkapkan kekecewaannya terhadap berbagai masalah yang muncul akibat kebijakan larangan pengecer LPG 3 kg untuk berjualan. Meskipun tujuan kebijakan ini baik, yaitu untuk menata distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, namun implementasinya justru menimbulkan banyak kendala bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas tersebut.
Zulhas menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk mengembalikan kebijakan tersebut, memperbolehkan pengecer kembali beroperasi sebagai sub-pangkalan. "Oleh Bapak Presiden dimandatkan kembali seperti semula. Bahkan diperkuat ini menjadi sub-pangkalan. Pengecer namanya jadi sub-pangkalan, mau ganti jadi apa saja yang penting jangan nyusahin ya kan," ujar Zulhas di pangkalan gas 3 kg dekat Pasar Klender SS, Rabu (5/2/2025).
Stok gas 3 kg di masyarakat kini sudah kembali normal, menurut Zulhas. Ia mengungkapkan bahwa banyak ibu-ibu yang mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena kebijakan ini telah memudahkan mereka untuk mendapatkan gas kapan saja. "Gas tadi sudah nggak ada masalah, tadi ibu-ibu nyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden telah mengembalikan boleh lagi mereka mengambil gas kapan saja. Jadi Alhamdulillah soal gas sudah lancar kembali normal setelah ada perintah Bapak Presiden dikembalikan," tutupnya.
Sebelumnya, aturan larangan pengecer berjualan LPG 3 kg sempat menimbulkan kelangkaan stok di beberapa daerah. Berdasarkan pantauan di enam pangkalan gas melon di sekitar Jakarta Barat dan Tangerang Selatan, hanya satu pangkalan yang memiliki stok. Bahkan, sempat beredar kabar viral tentang seorang ibu di Tangerang Selatan yang meninggal dunia karena antre membeli LPG 3 kg, meskipun kepolisian telah meluruskan kabar tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa pemerintah sedang melakukan penataan dalam penyaluran LPG 3 kg. Ia menyampaikan permintaan maaf atas masalah yang terjadi dan menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem penyaluran agar lebih efektif dan lancar. "Kita membaca banyak berita. Katanya ada yang begitu, ada berita juga yang tidak sesuai dengan itu. Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini sama-sama kita lakukan untuk penataan," ujarnya.